MEDIA CENTER REJANG LEBONG-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di Kabupaten Rejang Lebong kini memasuki tahap finalisasi. Pemerintah daerah melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah menyatakan bahwa dokumen tersebut sudah berada di tangan tim perumus dan segera diserahkan untuk harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala Bagian Ekonomi Setkab Rejang Lebong, Sofan Wahyudi, S.Si., Apt., M.PM, menyampaikan hal ini usai rapat finalisasi yang digelar di ruang Sekretaris Daerah, Rabu (11/6/2025).

“Raperda ini telah difinalisasi substansinya dan akan segera masuk tahap harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Bengkulu,” ujar Sofan.

Menurutnya, penyusunan Raperda telah melalui serangkaian rapat koordinasi lintas sektor, melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, serta instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan potensi kontribusi sektor swasta.

Jika kelak disahkan menjadi peraturan daerah, regulasi ini akan menjadi dasar hukum bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Rejang Lebong untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terstruktur dan berkelanjutan.

“Selama ini baru satu perusahaan, yakni Bank Bengkulu, yang aktif menjalankan program TJSL. Dengan adanya Perda nanti, kita berharap perusahaan lain juga dapat berkontribusi nyata,” kata Sofan.

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat lebih dari 30 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Rejang Lebong dan memenuhi kriteria untuk melaksanakan program TJSL. Pemerintah menargetkan regulasi ini dapat memperkuat sinergi pembangunan antara sektor publik dan swasta.

Raperda ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan partisipatif berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, khususnya dalam bidang sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.(mcrl2)