MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Bupati Rejang Lebong, HM Fikri, SE, MAP, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Yusran Fauzi, ST, serta sejumlah pejabat eselon II, mengikuti rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI yang digelar melalui zoom meeting, Rabu, 30 April 2025, pukul 10.00 WIB.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), gubernur,serta bupati dan walikota se-Indonesia.
Pada hari ketiga Raker dan RDP, Komisi II DPR-RI mendengarkan penjelasan dari gubernur dari berbagai provinsi, termasuk DKI Jakarta, Riau, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Papua Pegunungan.
Dalam rapat tersebut, Wagub Bengkulu, Ir. H. Mian, menyampaikan sejumlah permasalahan penting yang tengah dihadapi Provinsi Bengkulu, salah satunya mengenai kondisi pendangkalan serius yang terjadi di alur pelabuhan Pulau Baai.
Dampak dari pendangkalan ini sangat besar, menyebabkan aktivitas pelabuhan terhenti selama tiga bulan terakhir, mengganggu arus angkutan barang, batu bara, dan bahan bakar minyak (BBM).
“Untuk mengatasi pendangkalan ini, Gubernur telah mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar pengerukan alur pelabuhan tidak lagi ditangani oleh PT Pelindo, yang selama ini dinilai tidak efektif. Kami berharap kegiatan pengerukan dapat diserahkan kepada Pemprov Bengkulu atau dilaksanakan oleh BUMD yang bekerja sama dengan Pelindo,” ujar Wagub Mian.

Wagub juga memohon dukungan Komisi II DPR-RI untuk mengurangi birokrasi yang menghambat pengaturan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam hal penempatan pejabat eselon IV yang memerlukan persetujuan dari Kemendagri dan BKN.
Menurutnya, proses tersebut terlalu rumit dan membatasi fleksibilitas dalam penataan birokrasi.
Selain itu, Wagub Mian mengungkapkan langkah strategis yang telah diambil oleh Pemprov Bengkulu dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan.
“Kami telah melakukan pergeseran anggaran besar-besaran, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 80-100 miliar, kini menjadi Rp 545 miliar. Termasuk untuk pembangunan RSUD dr. M. Yunus dan pengadaan ambulans gratis,” jelasnya.
Namun, Wagub juga menyoroti rendahnya dana bagi hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit, yang dirasa tidak sebanding dengan kerusakan jalan akibat tingginya volume truk pengangkut sawit.
Ia meminta Komisi II DPR-RI untuk mendukung kelanjutan pembangunan jalan tol Bengkulu – Lubuklinggau yang saat ini baru mencapai 19 km.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPR-RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa isu yang disampaikan oleh Wagub Bengkulu akan menjadi catatan penting bagi Komisi II untuk segera ditindaklanjuti.
“Pak Wagub, tenang saja, kami akan segera menindaklanjuti permasalahan ini,” kata Rifqinizamy. (rahman)
