MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Cahaya Perempuan Women’s Crisis Centre (WCC) Bengkulu menggelar Diskusi Reguler bertema pemahaman GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), PPA (Pencegahan Perkawinan Anak), dan KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan). Kegiatan ini ditujukan bagi Forum Multi Stakeholders (FMS) dan para Femokrat tingkat kabupaten, dan dilaksanakan di Aula Pertemuan LPPM IAIN Curup, Kamis (24/4).
Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pendekatan GEDSI dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan penanganan perempuan korban kekerasan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong pengembangan strategi dan kebijakan yang efektif serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi, di antaranya Kemenag Kabupaten Rejang Lebong, Diskominfo, Bappeda, DP3APPKB, Dikbud, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Puskesmas Perumnas, KUA Selupu Rejang, Ketua BMA Air Meles Bawah, pemerintah desa Air Meles Bawah, Talang Lahat, Sumber Urip, serta PD Aisyiyah dan FKPAR.
Acara dimulai dengan perkenalan peserta, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh S. Parman Z, Staf Advokasi Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, yang membahas secara mendalam isu perkawinan usia anak.
Dalam pemaparannya, S. Parman Z menjelaskan tiga dampak utama perkawinan usia anak terhadap perempuan, yakni:
Kesehatan: Anak perempuan yang menikah dini sering menghadapi risiko tinggi dalam kehamilan dan persalinan, serta rawan mengalami kanker serviks.
Pendidikan: Perkawinan usia anak menyebabkan banyak remaja putri putus sekolah dan kehilangan akses pendidikan lanjutan.
Ekonomi: Perkawinan dini membatasi peluang perempuan untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi tokoh perempuan dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah dan masyarakat, untuk mencegah praktik ini. “Kami mendorong terbentuknya regulasi seperti Peraturan Desa dan Peraturan Bupati sebagai upaya preventif, serta sinergi lintas sektor dengan organisasi yang memiliki visi misi serupa,” jelasnya.
“Semoga melalui forum ini, kita dapat memperkuat jaringan dan mempercepat langkah pencegahan perkawinan usia anak di Rejang Lebong,” tutupnya.
Diskusi dilanjutkan dengan sesi interaktif di mana masing-masing peserta, termasuk dari OPD, tokoh adat, dan tokoh agama, memaparkan peran dan kontribusi mereka dalam pencegahan perkawinan anak. (vanny)
