REJANG LEBONG MEDIA CENTER – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyatakan komitmennya untuk membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bupati Rejang Lebong, H.M. Fikri, SE, MAP, dalam audiensi bersama Kepala BNN Provinsi Bengkulu, Brigjen Pol. Roby Karya Adi, SIK, MH, di ruang rapat bupati pada Selasa, 22 April 2025 pukul 10.00 WIB.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri unsur Forkopimda dan sejumlah pejabat daerah, seperti Ketua DPRD Juliansyah Yayan, Kapolres AKBP Florentus Situngkir, Kajari Fransisco Tarigan, Dandim 0409 Letkol Arh. Erfan Yuli Saputro, serta anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring, SH. Hadir pula kepala OPD terkait yang siap mendukung realisasi pembentukan BNNK.

Bupati Fikri mengungkapkan bahwa rencana pembentukan BNNK sejatinya telah digagas sejak tahun 2022. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mempercepat proses tersebut dan menargetkan pembentukannya di tahun 2025 ini.
“Kami mohon maaf karena sebelum saya menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong sudah tiga kali BNN Provinsi Bengkulu datang ke Rejang Lebong untuk mengingatkan kami soal pembentukan BNNK. Sekarang kami sepakat, dan siap menyiapkan semua persyaratan administrasi serta dukungan fasilitas yang dibutuhkan,” ujar Bupati Fikri.
Pemkab Rejang Lebong akan menyediakan gedung kantor BNNK, personel dari tenaga P3K, serta melakukan renovasi ringan dan pengadaan sarana pendukung lainnya. Bahkan, Bupati menyatakan kesiapannya untuk langsung mendampingi Kepala BNNP bertemu dengan Kepala BNN pusat jika diperlukan.
“Kami ingin menunjukkan keseriusan. Apalagi sekitar 70 persen penghuni Lapas kita terjerat kasus narkoba. Ini ancaman serius bagi masa depan generasi muda Rejang Lebong,” tegasnya.

Sementara itu, Brigjen Pol. Roby Karya Adi menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran narkoba, karena permintaan tinggi dan kondisi geografis yang memudahkan distribusi.
“Memang Bengkulu belum masuk dalam 10 daerah prioritas pembentukan BNNK. Tapi langkah preventif seperti ini sangat penting. Rejang Lebong juga merupakan jalur distribusi dari wilayah Sumsel menuju Bengkulu, jadi sangat strategis untuk pengawasan,” kata Roby.
Ia juga menjelaskan bahwa dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, baru dua wilayah yang memiliki BNNK, yaitu Kota Bengkulu dan Bengkulu Selatan. Jika Rejang Lebong berhasil membentuk BNNK, maka akan menjadi yang ketiga di provinsi ini.
Dalam audiensi tersebut, Zuraida dari BNNP Bengkulu memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk penyediaan lahan seluas 1.500 m² untuk kantor BNNK, hibah kendaraan operasional, perangkat elektronik, serta dukungan personel dan anggaran hibah sebelum terbentuknya struktur organisasi resmi BNNK.
Di sisi lain, Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, menyatakan dukungan penuh dari lembaga legislatif. Langkah ini sebagai bentuk penyelamatan generasi penerus bangsa.
“DPRD siap mendukung melalui fungsi anggaran maupun pengawasan. Ini langkah penting untuk menyelamatkan generasi kita dari bahaya narkoba,” ujarnya.
Dukungan serupa juga datang dari Kapolres, Kajari, serta anggota DPRD Provinsi Usin Abdisyah Sembiring. Dengan sinergi semua pihak, Rejang Lebong kini selangkah lebih dekat mewujudkan kehadiran BNNK sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah ini.
“Harus diakui bahwa Rejang Lebong merupakan pintu masuk peredaran narkoba di Provinsi Bengkulu. Karena itu, kami sangat mendukung jika dilakukan pembentukan BNNK Rejang Lebong,” Kapolres Rejang Lebong, AKBP Florentus Situngkir.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring, SH mengapresiasi keputusan Bupati Rejang Lebong, H.M. Fikri yang langsung menyepakati penderian BNNK Rejang Lebong.
“Saya salut dengan Bupati Rejang Lebong yang sekarang, bukan hanya sekedar omon-omon. Tetapi dia langsung membuktikan agar BNNK berdiri di Rejang Lebong,” pungkas Usin.(Rahman)
