MEDIA CENTER REJANG LEBONG
Editor : Rahman Jasin
Kepala BPJS Rejang Lebong, Eka Natalia menjelaskan, hingga 1 Februari 2025 total peserta BPJS program UHC di Rejang Lebong mencapai 283.940 jiwa atau 96,85 persen dari total penduduk 287.240 jiwa.
‘’Dari 283.940 peserta UHC itu hanya 220.104 peserta yang aktif dan 63.000 peserta lagi tidak aktif,’’ jelas Eka Natalia dalam Rapat Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Rejang Lebong Semester I Tahun 2025 dalam rapat yang dipimpin Sekdakab, Yusran Fauzi, ST, pukul 09.30 WIB, Jumát (14/2).
Rapat dihadiri Kepala Bappeda, Khirdes Lapendo Pasju, SSTP, MSi, Kadis PMD, Suradi Ripai, S.Sos, MM, Kadis Dukcapil Rosita, SH, Kadis Kesehatan Dhendi Novianto Saputra, Kadis BPKD, Andi Ferdian, SE dan Kadis Sosial, Syahfawi, SKM, MKM.
Selain itu, lanjut Eka Natalia, ada 26 desa di 8 kecamatan yang belum menjadi peserta BPJS. Yakni, Desa Taba Renah dan Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara, Desa Pungguk Lalang Kecamatan Curup Selatan, Desa Dataran Tapus dan Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya. Desa Tanjung Aur, Apur, Karang Pinang Kecamatan Sindang Kelingi, Desa Tanjung Agung, Jabi, Tanjung Heran, Sidang Beliti Ulu. Desa Balai Buntar, Lubuk Belimbing I, Merantau, Lubuk Bingin Baru, Lubuk Belimbing II Kecamatan Sindang Beliti Ilir. Ditambah, Desa Tanjung sanai I, Air Kati, Ulak Tanding, Belumai II, Taba Tinggi, Muara Telita, Taktoi dan Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding. Serta Kota Padang Kecamatan Kota Padang dan Kampung Jeruk, Binduriang.
‘’Peserta aktif KP Desa dan PBIJK hingga 1 Februari 2025 tercatat sebanyak 119.841 peserta. Kita harapkan perangkat 26 desa yang belum menjadi peserta itu dapat dijadwalkan pendaftarannya,’’ ujar Eka Natalia.
Dikatakan, cakupan kepersataan UHC Pemkab tahun 2025 minimal 98 persen. Tingkat peserta minimal 80 persen. Jika tingkat keaktifan dibwah 80 persen maka akan dipertimbangkan PBPU minimal 20 persen dan penonaktifanPBIJK.
‘’Serta tidak memiliki tunggakan iyuran PBPU Pemkab N-1 bulan baik perpanjangan maupun pengajuan UHC Non cut off. Penonaktifan peserta hanya untuk peserta meninggal dunia, pindah domisili, data ganda dan alih segmen. Jadi, tidak diperkenankan menonaktifkan karena keterbatasan anggaran. Hingga saat ini masih ada kekurangan anggaran Pemkab senilai Rp 3,2 miliar lagi. Beban ini bisa diturunkan melalui sharing iyuran dengan BUMD,’’ tutur Eka Natalia.
Eka Natalia juga menjelaskan, perkiraan kebutuhan anggaran untuk iyuran wajib KP Desa 2025 sebesar Rp.2.226.812.526. Anggaran 4 persen APBD 2025 senilai Rp.1.615.333.939,. Tagihan iyuran 4 persen Januari – Februari 2025 sebesar Rp. 208.580.400. Perkiraan tagihan Maret – Desember 2025 Rp.1.484.547.800. Perkiraan kekurangan anggaran 2025 Rp. 77.794.261.
Sementara Sekdakab, Yusran Fauzi, ST meminta agar permasalahan UHC ini dapat disampaikan kepada bupati terpilih. ‘’Rencananya, bupati-wabup terpilih akan dilantik 20 Februari. Setelah itu, beliau akan mengikuti pembekalan di Magelang. Jadi, bulan depan dapat dijadwalkan kembali rapat ini,’’ tutur Sekda.
Sedangkan Kepala Bappeda, Khirdes Lapendo Pasju, SSTP, MSi, menjelaskan bahwa bupati terpilih akan meninjau kembali kerjasama dengan BPJS. ‘’Karena, banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS,’’ demikian Khirdes. (rahman)

