Tragedi Binduriang, Jangan Terulang!

Pasca bentrokan antara warga Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong (lihat peta) Provinsi Bengkulu dengan aparat kepolisian yakni Polres RL dan Brimobda Bengkulu, yang mengakibatkan 1 warga sipil meninggal, 4 luka-luka dan 4 dari pihak Polisi luka, Kapolda Bengkulu Brigjend Pol Burhanudin Andi, mewakili Kapolri menyampaikan permohonan maaf langsung kepada keluarga korban, Selasa 19 Juni 2012.

 1340213799315221984

 Kapolda Bengkulu dan para Kades. (Dari Kiri) Kades Sp Beliti, Abu Bakar, Kades Kepala Curup, Wardani dan Kades Kp Jeruk, Zainal.

Selain itu, Kapolda juga menyerahkan santunan kepada keluarga Ardan alias Cik Udan (korban meninggal), yang diterima langsung oleh orang tuanya, Hajar dan Siluna, di rumah duka Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Selasa 19 Juni 2012 pukul 14.00 WIB. Kedatangan Kapolda didampingi Dandim 0409/RL, Letkol.Inf Yanto Kusno Hendarto serta Danyon 144 Jaya Yudha, Letkol.Inf Tri Haksoro, serta kepala desa dan tokoh masyarakat setempat. “Seperti yang kita lihat, sekarang saya berada di rumah Almarhum. Saya datang, dalam rangka mewakili Kapolri, meminta maaf kepada keluarga korban,” ujar Kapolda.

Tidak hanya itu, Kapolda juga mengaku salut dengan masyarakat Binduriang. Sebab, menurut Kapolda, di daerah lain, jika terjadi peristiwa yang sama seperti yang terjadi di Binduriang, belum tentu seaman seperti di Kecamatan Binduriang. “Saya sangat mengapresiasi masyarakat dan tokoh masyarakat di sini. Kondisinya sangat aman. Kalau di daerah lain belum tentu seperti di sini,” tukas Kapolda.

Dilanjutkan Kapolda, ke depannya pihaknya akan memprogramkan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) di daerah Lembak, serta program pencitraan Polri. Hal tersebut bertujuan, agar Lembak semakin kondusif dan menjadi daerah yang damai serta terhormat. “Ke depan, kita akan terapkan program FKPM di daerah sini. Agar Lembak ini menjadi daerah yang lebih damai serta untuk pencitraan polisi,” terang Kapolda.

Santunan

Di samping itu, Kapolda mengatakan, untuk korban yang sedang di rawat di RSUD Sabirin, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan biaya pengobatannya akan ditanggung pihak Polda Bengkulu sampai sembuh. “Korban yang sekarang tengah dirawat di RSUD, kita tanggung biayanya sampai sembuh. Kasian mereka, apalagi mereka sekadang masih dalam usia produktif. Dan harus bekerja mencari nafkah,” kata Kapolda.

Di sisi lain, untuk mengungkap kasus bentrokan antara warga dengan pihak kepolisian, dijelaskan Kapolda, saat ini sudah datang tim dari Mabes Polri. Selain itu, Kapolda juga mengatakan bahwa kondisi daerah Lembak sudah kondusif dan sangat aman. “Tim dari Mabes Polri sudah datang. Kita serahkan proses ini kepada tim,” pungkas Kapolda.

Binduriang Sudah Damai,
Blokade Jalan Dibuka

Semboyan TNI untuk rakyat tampaknya memang benar pas. Sebab, pasca kericuhan yang terjadi di Kecamatan Binduriang, Minggu malam (17/6) lalu, TNI menunjukkan peran penting, sehingga Kecamatan Binduriang kini kembali kondusif. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sosok 2 perwira TNI, yakni Dandim 0409/RL Letkol.Inf Yanto Kusno Hendarto serta Danyon 144 Jaya Yudha, Letkol.Inf Tri Haksoro, yang selalu turun ke lokasi hingga Selasa 19 Juni 2012

Kecamatan Binduriang

Bersama-sama dengan masyarakat, Selasa kemarin, sekitar pukul 08.00 WIB, TNI membuka blokade yang menutupi jalan nasional penghubung Kota Curup-Kota Lubuklinggau, Sumsel. Hingga pukul 09.00 WIB, jalan perlahan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, bertonase kecil. Sebab, TNI dan masyarakat masih harus menyingkirkan truk fuso yang hangus dibakar massa, karena melintang di tengah jalan di Desa Kepala Curup. Pukul 10.30 WIB, truk fuso berhasil disingkirkan ke tepi, sehingga kendaraan besar bisa melewati jalan nasional yang sempat tutup selama 2 hari itu. “Alhamdulillah, sekarang jalan sudah normal. Kendaraan sudah bisa lalu lalang seperti biasa,” kata Dandim.

Diungkapkan Dandim, situasi dan kondisi daerah Lembak, khusunya Kecamatan Binduriang saat ini sudah benar-benar aman dan kondusif. Namun, lanjut Dandim, anggota TNI masih akan terus melakukan patroli, hingga eskalasi di daerah tersebut benar-benar kondusif. Sedangkan, untuk titik-titik rawan, kata Dandim, ia memerintahkan anggota Babinsa untuk berbaur bersama masyarakat.”Kalau Babinsa ini memang sudah inklud di desa-desa. Setiap hari mereka pasti sudah ada di sini,” terang Dandim.

Dandim juga mengatakan, masyarakat sudah bisa melewati jalan nasional Curup-Lubuklinggau. Dan tidak perlu lagi khawatir akan kejadian sebelumnya. Sebab, sekarang kondisi sudah kondusif dan aman. Sehingga, tidak perlu lagi khawatir. Ia berharap, kondisi keamanan dan kondusifitas ini tetap terjaga seterusnya.”Sekarang kondisi sudah kondusif, blokade jalan sudah kita buka. Sehingga, masyarakat sudah bisa melintasi jalan Curup-Lubuklinggau,” pungkas Dandim.

Bentrok Warga dan Aparat Kepolisian

Untuk diketahui, Minggu 17 Juni, sekitar pukul 17.00 WIB terjadi bentrokan antara polisi dengan warga Kecamatan Binduriang. Hingga akhirnya, massa memblokade jalan nasional penghubung Curup, Bengkulu menuju ke Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. Sempat terjadi aksi tembak menembak dan warga menyerang dengan batu-batuan. Kericuhan terjadi hingga pukul 00.00 WIB, hingga akhirnya Kapolda Bengkulu langsung turun ke lapangan berusaha melakukan mediasi.

Akan tetapi, mediasi tersebut gagal dan warga kembali melakukan pemblokiran dan menolak kehadiran pihak polisi hingga Senin 18 Juni. Bentrokan akhirnya berujung damai setelah pihak TNI langsung turun melakukan mendiasi dengan masyarakat setempat dan Selasa 19 Juni jalan sudah mulai kembali dibuka, hingga Rabu 20 Juni jalan sudah lancar kembali. Tetapi, TNI masih tetap melakukan patroli untuk menghindari kericuhan terulang kembali.

Diduga peristiwa tersebut dampak aksi sweeping pihak kepolisian di daerah setempat, untuk mencari hasil jarahan kopi dan motor bodong (hasil pencurian). Berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Desa Kepala Curup, Wardani, kericuhan ini diduga bermula dari sweeping kendaraan yang dilakukan aparat kepolisian sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang. Informasinya, razia ini berkaitan dengan maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Menurut Kades War, warganya tidak terima dengan aksi sweeping menjelang malam hari yang dilakukan aparat itu. Apalagi dalam razia ini juga dikait-kaitkan dengan penjarahan mobil truk pengangkut biji kopi yang mengalami kecelakaan di kawasan tersebut sebelumnya. “Kalau dikaitkan dengan penjarahan mobil pengangkut kopi, saya memastikan di desa saya tidak ada penjarahan itu. Tapi kalau di desa lain, saya tidak tahu. Masalahnya, pihak kepolisian razianya langsung ke rumah-rumah warga. Sehingga memancing emosi warga dan terjadilah keributan itu,” terang War.

Sementara itu, menurut keterangan salah seorang anggota polisi yang terluka, saat itu pihaknya baru saja beranjak pulang setelah menggelar razia tersebut. Namun, setibanya di tikungan tidak dari Desa Kepala Curup, tiba-tiba pihaknya diserang menggunakan batu yang dilempar dari atas tebing sebelah kanan jalan. Serangan ini kontan saja menghambat perjalanan mereka. Para anggota polisi mencoba menghalau para penyerang dengan menembakkan senjata ke udara. Namun tembakan ini tidak menghentikan penyerangan. “Saat itu persis seperti hujan batu. Banyak batu yang dilemparkan ke arah kami,” tuturnya saat dirawat di IGD RSUD Curup.

Data Korban dan Kerusakan

Meninggal dunia:
Ardan alias Cik Udan (19), warga Kampung Jeruk

Luka-luka:

1. Supri (luka tembak di dada kiri)
2. Trisno (luka tembak di perut)
3. Rizal (luka tembak di bagian mulut)
4. Sapri

ANGGOTA KEPOLISIAN dan BRIMOB:

1. Wakapolres Rejang Lebong, Kompol Andi Hermawan
2. Bripka Yopi (luka robek di kening akibat lemparan batu)
3. Bripka Bowo (luka robek di telinga kanan dan memar di bahu kanan akibat lemparan batu)
4. Briptu Didik (luka robek di kepala belakang akibat lemparan batu)

Data Sementara Kerusakan:

1 unit mobil Satlantas
1 unit mobil Anggota Buser Polres Rejang Lebong
1 unit mobil Brimob
1 unit truk pengendara yang melintas
1 unit mobil Avanza nopol B 8590 IW

1340214447590519971
Jalan Nasional di Blokade. TNI berusah membersihkan blokade
1340214572775524317
Mobil Truk miliki Polres dibakar massa, akibat tragedi Minggu 17 Juni
13402146721506564176
Anggota TNI mengatur lalu lintas, pasca pembersihan blokade. Tampak truk Fuso yang dibakar massa, yang berhasil disingkirkan ke tepi jalan. Sebelumnya truk tersebut melintangi jalan
13402148431850483524
(Kanan) Dandim 0409/RL Letkol.Inf Yanto Kusno Hendarto dan Danyon 144 JY Letkol.Inf Tri Haksoro

Sumber : tulisan Iman Kurniawan, wartawan RPP  di Kompasiana

Komentar Facebooker

komentar FB


Comments

Tragedi Binduriang, Jangan Terulang! — 1 Komentar

  1. PERAN TNI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH
    Oleh: Mayor Inf Drs. Supriyatno

    Pendahuluan.
    Perkembangan situasi nasional pada periode akhir-akhir menjurus kearah rusaknya sistem dan tatanan sosial dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, mengemukanya serangkaian konflik komunal dan konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat yang banyak diawali oleh issu agama, etnisitas, masalah kesenjangan sosial dan pertikaian antara partisan partai politik sehingga menjadi cikal bakal pemicu perpecahan (fragmentasi) yang mengarah ke disintegrasi bangsa. Peristiwa bentrokan antara aparat Polri dengan warga masyarakat di Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong pada hari Minggu 17 Juni 2012 yang lalu, berpotensi menjadi ancaman konflik social jika dalam penanganannya tidak proporsional. Kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap tindakan provokasi, memudahkan timbulnya konflik komunal berkembang cepat dan luas, serta memungkinkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan nasional, yang apabila tidak diwaspadai dan diantisipasi dimungkinkan timbul konflik berskala besar yang berakibat rusaknya solidaritas berbangsa maupun rusaknya ikatan-ikatan persatuan dan kesatuan bangsa.

    Tentara Nasional Indonesia (TNI) selaku penegak kedaulatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itu diperlukan kesiapan seluruh aparat Kodim selaku pembina teritorial untuk mengoptimalkan kemampuannya guna membantu tugas pemerintah di daerah sesuai yang tercantum dalam UU RI No 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1) tentang tugas TNI dan UU RI No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai landasan hukum. Bagaimanakah optimalisasi peran TNI (aparat territorial) di daerah guna mencegah konflik komunal di daerah dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dansatkowil untuk mengoptimalisasi peran aparat teritorial guna mencegah konflik komunal di daerah dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan ban? Tulisan ini berupaya mengupas tentang persoalan tersebut dengan metoda Empiris.

    Kemungkinan Ancaman

    Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinan berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan perioritas dan sangat mendesak. Ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan adalah ancaman dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan, meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana alam.

    Keguncangan dan keretakan masyarakat sengaja diciptakan oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang berminat merebut kedudukan pemimpin dengan cara mempengaruhi masyarakat tingkat bawah dengan strategi untuk mengadu domba yang membuat situasi masyarakat jadi kacau dan akhirnya terjadi bentrok antar masyarakat. Masyarakat tidak mau lagi diperlakukan dengan sewenang-wenang apalagi sampai terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu ada kelompok tertentu yang ingin mengacaukan masyarakat dengan mengadu domba, memprovokasi agar terjadi pertentangan, bentrokan dan berakhir konflik komunal sehingga terjadi perpecahan di masyarakat. Untuk itu dengan adanya perubahan masyarakat tersebut, maka aparat TNI, khususnya aparat territorial, perlu mengoptimalkan kemampuannya dengan berpedoman pada landasan hukum yang ada.

    TNI dan Penanganan Konflik Sosial
    Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik masih bersifat parsial.
    Mengacu pada UU RI No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI, dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota/Propinsi, maka bupati/walikota/gubernur dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku. Sedangkan berakhirnya penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI tsb, jika telah dilakukan pencabutan penetapan Status Keadaan Konflik; atau berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik. Dengan mengacu pada strategi Penanganan Konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maka kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi.
    Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959. Selanjutnya, Penanganan Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi.

    Penutup

    Mencermati perkembangan situasi keamanan nasional, khususnya peristiwa bentrokan fisik antara warga dengan aparat keamanan di Kab. Rejang Lebong tersebut, maka terdapat argumentasi filosofis berkaitan dengan tugas TNI dalam penanganan konflik social di daerah yakni tetap berorientasi kepada jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau Konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Serta peran dan tanggung jawab negara memberikan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera. #####

    (Penulis adalah mantan Kasdim 0409/RL).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>