Permendagri No 27/2013 : Kisi-kisi Penyusunan APBD Tahun 2014

Mendagri pada bulan Mei 2013 kemarin mengeluarkan Permendagri No 27/2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2014 dan lampirannya. (Nampaknya yang penting dibaca pada lampirannya, download pada link tersebut).  Esensinya adalah penyusunan APBD TA 2014 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 yang menetapkan tema “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, dengan sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu:

  1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen;
  2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen;
  3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen; dan
  4. Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.

Seperti tahun sebelumnya juga, kegiatan di daerah kabupaten/kota/propinsi harus memperhatikan sasaran utama pemerintah pusat yang telah menetapkan 11 prioritas nasional dan itu harus tergambarkan dalam penyusunan APBD kab/kota tahun 2014 yang kemudian dirangkum sebagaimana tabel berikut :

Tabel Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan Prioritas Nasional

prioritasSedangkan 3 prioritas lainnya yang harus disingkronkan dengan penyusunan APBD di daerah adalah bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat.

Aagar ada kesatuan rencana kab/kota dengan propinsi, maka sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah propinsi pun perlu dilakukan dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan prioritas propinsi, sebagaimana tabel berikut :

Tabel Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kotadalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD  dengan Prioritas Provinsi

prioritas2

Pada  prinsipnya penyusunan APBD Rejang Lebong tahun 2014 nanti harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan yang berjalan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta substansi APBD-nya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Ada sekitar 40 item hal-hal kusus yang diatur Permendagri 27/2013 untuk penyusunan APBD 2014 tersebut, di antaranya daerah diwajibkan membiayai sektor pendidikan 20% serta sektor kesehatan 10% dari APBD-nya. Khusus untuk rumah sakit umum Curup yang sudah menjadi BLUD, maka penyusunan RKA-nya menggunakan format Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan tahapan penyusunannya sesuai kalender penyusunan APBD 2014.

Komentar Facebooker

komentar FB


Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>