Permendagri 37/2012 : Kisi-kisi Penyusunan APBD Tahun 2013

Mendagri pada bulan Mei 2012 kemarin mengeluarkan Permendagri No 27/2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2013 dan lampirannya.  Esensinya adalah penyusunan APBD TA 2013 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 yang menetapkan tema pada Pembangunan Nasional yaitu memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.  Sasaran utamanya adalah peningkatkan kesejahteraan rakyat dengan dengan pertumbuhan ekonomi paling tidak mencapai 7 persen, pengangguran terbuka minimal turun menjadi 6,0 hingga 6,4 persen, dan tingkat kemiskinan minimal turun menjadi 9,5 hingga 10,5 persen.Sasaran berikutnya adalah pembangunan demokrasi, diharapkan Indeks Demokrasi Indonesia bisa mencapai kisaran angka 68 hingga 70. Dan dalam rangka pembangunan hukum, maka pemerintah menargetkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai angka 4,0.

Kegiatan di daerah kabupaten/kota/propinsi harus memperhatikan sasaran utama pemerintah pusat yang telah menetapkan 11 prioritas nasional yaitu:

  1. reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah;
  2. pendidikan;
  3. kesehatan;
  4. penanggulangan kemiskinan;
  5. ketahanan pangan;
  6. infrastruktur;
  7. iklim investasi dan usaha;
  8. energi;
  9. lingkungan hidup dan bencana;
  10. daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik;
  11. serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Sedangkan 3 prioritas lainnya yang harus disingkronkan dengan penyusunan APBD di daerah adalah bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013.

Pada  prinsipnya penyusunan APBDRejang Lebong tahun 2013 nanti adalah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan yang berjalan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta substansi APBD-nya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Komentar Facebooker

komentar FB


Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>