Peraturan Pemerintah No. 19 Ditandatangani, Batas Usia Pensiun PNS Dapat diPerpanjang

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 9 April 2013.

Berikut ini adalah beberapa poin penting pada PP No. 19 tahun 2013.
Pasal 4 Ayat 2 menjelaskan, batas usia pensiun maksimal 65 tahun bagi PNS yang memangku :

  1. Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
  2. Jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran;
  3. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;

Batas usia pensiun maksimal 60 tahun bagi PNS yang memangku :

  1. Jabatan struktural Eselon I;
  2. Jabatan struktural Eselon II;
  3. Jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
  4. Jabatan pengawas Sekolah Menegah Atas, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak atau jabatan lain yang sederajat;
  5. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;

Batas usia pensiun maksimal 58 tahun bagi PNS yang memangku jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 ini berlaku sejak tanggal 14 Maret 2013. Untuk lebih jelasnya mengenai Peratuan Pemerintah No. 19 Tahun 2013, silahkan unduh file Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 dibawah ini.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013
848.3 KiB
19472 Downloads
Detil...

Komentar Facebooker

komentar FB


Comments

Peraturan Pemerintah No. 19 Ditandatangani, Batas Usia Pensiun PNS Dapat diPerpanjang — & Komentar

  1. Enak sdh banyak makan duit rakyat,.semakin panjang lagi pensiun utk menambah..kekayaan menggeruguti duit rakyat para pejabat pensiunnya diperpanjang…, coba kalau stap/pegawai yang tidak punya jabatan pensiunnya tetap aja seperti dulu, knp peraturan itu berpihak sama yang punya esolon I dan II..dll, padahal yg kerja bukan pejabat itu yang bawahan golongan rendah yang tidak punya jabatan, yang rendah semakin terporok/miskin, yang tinggi semakin berjaya/kaya..bagaimana mau sejahtera negeri ini, sehingga membuat kesenjangan sosial

  2. YTH. Pak Dibyo.
    Untuk mengetahui batas pensiun pengawas sekolah telah diatur:
    1) PP No. 32/1979 (Ps 4 ayat 2.b.9): Perpanjangan pensiun sampai 60
    tahun
    2) PP No. 65/2008 (Ps 4 ayat 2.b.6): Perpanjangan pensiun sampai 60
    tahun
    3) PP No. 44/2011 (Ps 4 ayat 2.c.4): Perpanjangan pensiun sampai 60
    tahun
    4) PP No. 19/2013 (Ps 4 ayat 2.b.4): Perpanjangan pensiun sampai 60
    tahun
    PP tersebut di atas tidak menentukan persyaratan dan tidak mengatur tata cara perpanjangan masa pensiun, oleh karena itu batas pensiun pengawas tetap 60 tahun.
    Siapapun tidak boleh menafsirkan peraturan perundangan yang sudah jelas dan kita harus menaati aturan.
    Secara redaksional dan substansinya antara PP tahun 1979, 2008, 2011, dan 2013 tidak mengalami perubahan.
    Silakan dibaca PP yang mengatur tentang pensiun pengawas sekolah.

  3. PP 19 tentang bup membuat pengawas sekolah di lotim juga resah. Oleh pihak-pihak yang senang “main-main”, kata “dapat” seolah-olah dianggap sebagai “prerogatif” Bupati untuk “mau atau tidak” menerima usulan perpanjangan pensiun pengawas sekolah. Uhhh… salah kaprah…dalam tata kepegawaian kita kata “dapat” udah lumrah dan menjadi hak penuh PNS untuk dipenuhi haknya jika kriteria yang diminta telah terpenuhi.. Lihat saja baris terakhir penetapan angka kredit. “Ybs dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat periode….” Sampai saat ini belum ada guru/PNS yang “ditolak” haknya jika kriteria yang diminta terpenuhi…. Semangat rekan-rekan pengawas!!!! Yakin deh Pemerintah kita Cerdas kok…

  4. Kelihatan kalau Bapak-bapak yang dieselon I dan II ini, hanya mikir diri sendiri, asik menikmati fasilitas negara sehingga lupa ya kalau punya anak buah, sehingga porsi anak buah gak perlu jelas yang penting kerjanya yang jelas, jangan gitu dong pak, mari kita maju bersama untuk Indonseia yang kita cintai ini

  5. DUA KATA “DAPAT DIPERPANJANG” PADA PASAL 4 PP TERSEBUT DI PEMDA KAB. KETAPANG-KALBAR DIMAINKAN UNTUK MEMPENSIUNKAN PENGAWAS SEKOLAH PADA USIA 56 TAHUN KALAU TIDAK DIPERPANJANG.

    TIDAK JELAS ATURAN YANG DIPAKAI (KRITERIANYA & MEKANISMENYA)BAGAIMANA UNTUK MEMPERPANJANG USIA PENSIUN PENGAWAS SEKOLAH DARI 56 TAHUN KE 60 TAHUN.

    KINI PENGAWAS SEKOLAH DI KAB. KETAPANG RESAH, KARENA PENGETAHUAN UMUM DAN PENGALAMAN SELAMA INI PENGAWAS SEKOLAH OTOMATIS PENSIUN 60 TAHUN,TAPI TIBA-TIBA SECARA MENDADAK TANPA SOSIALISASI TERLEBIH DAHULU DENGAN SURAT NOMOR : 800/326/UP-C TANGGAL 26 JUNI 2013 BUPATI KETAPANG MENGIRIM SURAT KEPADA DISDIK UNTUK MEMERINTAHKAN PENGAWAS YANG AKAN MEMASUKI USIA PENSIUN (56 TAHUN) DAN TIDAK DIPERPANJANG AGAR SEGERA MENYAMPAIKAN BERKAS USUL PENSIUN TANPA DIBERI KESEMPATAN DAN PENJELASAN BAGAIMANA CARA MEMPERPANJANG.

    MOHON KEPADA PIHAK YANG BERKOMPETEN DENGAN PP UNTUK MEMBANTU MEMBERI PENCERAHAN. TRIMA KASIH.
    PENGIRIM,
    DIBYO S.
    PENGAWAS SEKOLAH

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>