Menyoal Peringkat IPM dan IPKM Kabupaten Rejang Lebong

Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar negara adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari: indikator kesehatan (Umur Harapan Hidup atau UHH), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil per kapita).

 

Peringkat HDI/IPM Indonesia ada di rangking 108 dari 182 negara, dengan skor 0.617 (tahun 2011), berada pada kelompok menengah negara berkembang. Daftar lengkap  IPM atau HDI tahun 2010 dengan animasi statplanet bisa lihat di situs UNDP dan klik pada gambar peta Indonesia.

Dengan mengadopsi penghitungan HDI, Indonesia juga menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk propinsi dan kabupaten/kota. IPM kini sudah dipakai sebagai acuan untuk menilai keberhasilan pembangunan di level propinsi atau kabupaten/kota. Oleh karena itu prioritas pembangunan selalu diarahkan pada upaya peningkatan IPM di wilayahnya terutama pada 3 pilar : pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPM Kabupaten Rejang Lebong

Untuk angka IPM propinsi Bengkulu skornya 72,55 berada pada peringkat 12 dari 34 propinsi. Selengkapnya IPM per propinsi yang dihitung BPS bisa dibaca web BPS. Sementara itu, berapakah IPM kabupaten Rejang Lebong? Dari data yang diambil dari website www.kpdt.bps.go.id skor IPM Rejang Lebong  70,46 dan di Propinsi Bengkulu berada di peringkat ke 3 setelah kota Bengkulu dan kabupaten Bengkulu Selatan atau secara nasional berada di peringkat  246 dari 440 kota (kota Bengkulu ada di peringkat 17).

Tabel Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah dan IPM di Propinsi Bengkulu (2009)

Tabel lengkapnya bisa dilihat di sini. Berdasarkan skala internasional capaian IPM dapat dikategorikan menjadi empat : kategori tinggi (IPM>80), kategori menengah atas (66<IPM<80), kategori menengah bawah (50< IPM<66) dan kategori rendah (IPM<50). Dari keadaan ini, Rejang Lebong  berada pada kategori menengah atas. Namun meski demikian, masih harus meningkatkan  pembiayaan  dan pembenahan untuk 3 pilar yang sangat berhubungan dengan IPM, yaitu peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dan membuat program yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat dan perluasan kesempatan kerja. Bagi bidang kesehatan, meningkatkan IPM berarti harus meningkatkan UHH (Umur Harapan Hidup) atau istilah lainnya Life Expectacy (LE).

Di dalam perhitungan kebutuhan fiskal (KbF) untuk pembagian DAU ke kabupaten/kota dan propinsi, IPM juga disertakan di formula perhitungan pembagiannya, bersama 5 komponen lainnya yaitu: Indeks Jumlah Penduduk (IP), Indeks Luas Wilayah (IW), Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), IndeKS Produk Domestik (IPDRB/cap), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) — lihat tulisan Eko Budiriyanto : IPM dalam Formulasi DAU

IPKM Kabupaten Rejang Lebong.

Guna melihat kemajuan daerah dalam bidang kesehatan, para ahli kesehatan merumuskan adanya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yaitu suatu indeks komposit terdiri dari 24 indikator kesehatan utama yang mempunyai hubungan sangat erat dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang  dihitung dalam IPM. IPKM  dihitung dan dikumpulkan dari 3 survei berbasis komunitas yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Potensi Desa (Podes).

24 indikator IPKM yang mempengaruhi UHH tersebut adalah : prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus, prevalensi balita gemuk, prevalensi diare, prevalensi pnemonia, prevalensi hipertensi, prevalensi gangguan mental, prevalensi asma, prevalensi penyakit gigi dan mulut, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi penyakit sendi, prevalensi ISPA, proporsi perilaku cuci tangan, proporsi merokok tiap hari, akses air bersih, akses sanitasi, cakupan persalinan oleh nakes, cakupan pemeriksaan neonatal-1, cakupan imunisasi lengkap, cakupan penimbangan balita, ratio Dokter/Puskesmas, dan ratio bidan/desa.

Meskipun kab RL aktif menyelenggarakan baksos kesehatan serta mendapat predikat kabupaten sehat tahun 2007 dan 2009 (penghargaan Swasti Saba Padapa dan Wiwerda dari Menteri Kesehatan), namun  ternyata kabupaten Rejang Lebong  skor IPKM-nya 0,5032  dan berada di peringkat 228 dari 440 kabupaten atau peringkat 3 untuk Propinsi Bengkulu setelah kota Bengkulu (peringkat 46) dan kabupaten Muko-muko (peringkat 183). Namun juga perlu diketahui,  jika IPKM dihitung dengan 24 variabel, predikat kabupaten sehat  ada 260 variabel dan melibatkan 9 lintas sektor.

Hasil IPKM terendah atau tingkat kesehatannya buruk adalah daerah Pegunungan Bintang, Papua (0,247059) dan tertinggi adalah Kota Magelang, Jateng (0,708959). Berdasar perhitungan rata-rata nilai, diperoleh batas normal IPKM yaitu 0,415987 dan daerah di bawah angka ini dikategorikan sebagai daerah bermasalah kesehatan berat/khusus (kab Lebong termasuk daerah ini).

Tabel Peringkat IPKM untuk Propinsi Bengkulu Tahun 2010 (Sumber : Balitbangkes)

Peringkat Kota/Kab IPKM
46 Kota Bengkulu

0.630536

183 Mukomuko

0.533082

228 Rejang Lebong

0.503246

232 Kepahiang

0.501664

274 Seluma

0.474829

300 Bengkulu Utara

0.460517

310 Bengkulu Selatan

0.452189

315 Kaur

0.450770

381 Lebong

0.407933

Kenapa kabupaten RL peringkat IPKM-nya pada rangking 228? Ternyata setelah dipelajari dari 24 variabel IPKM, ada 7 variabel kesehatan di kab RL yang bermasalah yaitu : prevalensi ISPA, prevalensi dengue, prevalensi penyakit mental, prevalensi hipertensi, cakupan kunjungan neonatal, cakupan imunisasi, dan cakupan penimbangan balita. Menurut informasi, data prevalensi penyakit didapat dari Riskesdas tahun 2007 dan data cakupan dari   laporan. Jika 7 variabel bermasalah ini bisa segera diperbaiki, ditambah dengan perbaikan mekanisme pelaporannya, maka kabupaten RL sangat optimis dalam 1 -2 tahun ini bisa masuk 100 besar peringkat IPKM.

(Diambil dari blog Tri Mei Sartono di Kompasiana, 8 Oktober 2011)

p style=”text-align: justify;”

Komentar Facebooker

komentar FB


Comments

Menyoal Peringkat IPM dan IPKM Kabupaten Rejang Lebong — & Komentar

    • Coba sampekan ke Bp bupati proposalnya pak….harus ada tugas belajarnya jika PNS RL…….PNS RL jg ada yg dah doktor, namanya Frans Dione….dulunya bertugas di Bappeda…smentara yg skrg yg sekolah S2 dan spesialis di UGM atau UI juga banyak…sbagian msh biaya sendiri dan APBN (pemerintah pusat)….

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>