Kisi kisi Penggunaan Bansos Tahun 2013 Berdasarkan Permendagri 39/2012

Tahukah Anda, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012?. Sebenarnya permendagri yang lama belum sempat disosialisasikan, namun karena banyak mendapat kritikan dan masukkan dari KPK dan daerah, maka Mendagri memperbarui aturan tentang bansos tersebut lebih rinci. Hal ini juga agar jangan ada lagi aparat yang terkena pelanggaran hukum karena maksudnya membantu masyarakat, malah terkena sangsi hukum. Padahal Permendagri Nomor 32 tentang Hibah dan Bansos mungkin belum dilaksanakan di daerah, sudah ada lagi perubahan yang dituangkan ke Permendagri Nomor 39 tahun 2012.

Sejumlah hal yang terkait penggunaan Bansos mengalami perubahan dari permendagri yang terdahulu. Untuk tahun 2013 ini, harus melalui sejumlah mekanisme. Sudah ada pedoman dari pemerintah pusat untuk aturan pemberian Bansos. Mekanismenya harus melalui Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) yang akan merekomendasikan boleh atau tidaknya pemberian bantuan. Termasuk didalamnya penerima bantuan wajib menandatangani pakta integritas  yang menyatakan kesiapan untuk memberikan laporan dari penggunaan dana Bansos yang diberikan. Sifatnya cukup ketat dan sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Bansos diberikan kepada organisasi yang telah terdaftar sebelumnya sehingga termuat nomenklatur di dalam APBD yang bersangkutan. Tidak diperkenankan lagi pengajuan bantuan untuk kegiatan yang dilakukan dalam waktu dekat termasuk juga LSM. Bantuan yang hanya diberikan pada LSM yang sudah terdaftar minimal 3 tahun. Sementara otoritas penggunaan Bansos tidak lagi sekda, namun pejabat pengelola keuangan daerah..

Karena penggunaan dana Bansos sangat sensitif dan sering mengundang komentar publik/LSM/dewan di media, maka sebaiknya memang perlu disosialisasikan ke berbagai kalangan. Hal ini mengingat sejumlah persyaratan yang diberlakukan atas aturan yang baru ini sangat ketat. Jika tidak dipenuhi maka tidak bisa diberikan. Masalah Bansos yang belum disalurkan, karena memang belum lengkap persyaratan sesuai aturan. Jadi lengkapi dulu persyaratannya karena jika tidak akan kembali ke kita, lebih baik tidak sesuai realisasi daripada bermasalah karena pembayaran tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Kalau mengenai dana penggunaan bansos yang tidak direncanakan pada permendagri yang lama tidak jelas, untuk tahun 2013 nanti Kepala Daerah dapat mengalokasikan dana hibah maupun bansos yang tidak terencana atau mendadak. Misalnya dana tidak terencana yang dapat dikeluarkan secara langsung tersebut adalah membantu korban banjir, kebakaran dan tanah longsor, dan kejadian bencana tak terduga lainnya. Dengan adanya pengalokasian dana tidak terencana tersebut berarti pemerintah daerah berhak untuk mengeluarkan dana hibah maupun bansos, untuk kepentingan sosial yang bersifat mendadak asalkan besarannya tidak melewati dari yang dianggarkan di APBD dan tentunya rencana tersebut juga sudah tersusun di APBD. Mari pahami aturannya, dan download lengkapnya Permendagri  39/2012 tersebut pada link di atas.

Komentar Facebooker

komentar FB


Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>