Pengelolaan Keuangan Daerah

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya (2011-2015), serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah.  Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang.

Di  dalam  batang  tubuh  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab VI Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa daerah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan  menurut asas otonomi.  Kemudian hal ini di follow up dengan Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas kepada daerah dalam wujud desentralisasi untuk mengurus daerahnya. Melalui kebijakan otonomi daerah dapat berdampak  positif  terhadap : (1) Perkembangan pembangunan ekonomi daerah yang efektif,  efisien dan tangguh dengan memberdayakan stakeholder dan potensi ekonomi daerah; (2) Kemajuan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat; dan (3) Meningkatkan kualitas hidup melalui sumber daya manusia di daerah yang handal yang mampu mengelola potensi dan kepentingan daerah.  Hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk merealisasikannya diperlukan dukungan resources financing (sumber daya pendanaan) dalam membangun daerah sejalan dengan implementasi desentralisasi. Oleh sebab itu harus disertai juga dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh pemerintah daerah (good governance). Di dalam pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada prinsip-prinsip :

  1. Transparance (Transparansi), yaitu adanya keterbukaan dari pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan mengenai keuangan daerah, dan memberikan kebebasan memperoleh informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan keuangan dalam pembangunan daerah.
  2. Efficient (Efisien), yaitu setiap pengeluaran anggaran daerah berdasarkan proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan output atau income tanpa mengurangi pelayanan yang optimal kepada publik.
  1. Effective (Efektif), yaitu dalam implementasi kebijakan keuangan harus tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta realisasi anggaran sesuai dengan rencana pembangunan dan habis terpakai.
  2. Accountability (Akuntabilitas), yaitu kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada semua elemen masyarakat. Secara institusional pertanggungjawaban dilakukan kepada Legislatif (DPRD) sebagai representatif dari masyarakat yang dapat menilai kinerja Eksekutif (PEMDA) dengan menggunakan kriteria dan tolok ukur yang bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran.
  3. Participative (Partisipatif), yaitu adanya peran serta langsung atau tidak langsung dari publik dalam memberikan kajian, koreksi/kritikan, dan masukan yang konstruktif  terhadap system pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel. Di samping itu, kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memberi peran yang besar kepada masyarakat dalam wujud pemberdayaan masyarakat dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan.

Dalam kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di masa otonomi daerah membawa konsekuensi berbagai fluktuasi dalam keuangan daerah yang didalamnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). adapun struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi : (a) Pendapatan daerah; (b) Belanja Daerah; dan (c) Pembiayaan.

Dalam setiap penyusunan APBD, ketiga unsur itu harus ada. Keadaan suatu APBD tergantung pada kapasitas pendapatan yang daerah miliki.

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki unsur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tersebut. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asil daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung, sedangkan pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kondisi keuangan Kabupaten Rejang Lebong selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan perekonomiannya. Indikatornya pada fluktuasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini yang komposisinya meliputi pendapatan,  belanja dan pembiayaan.

B. Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis pendapatan daerah berikut ini memberikan gambaran kondisi pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah. PAD mencakup: 1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta  3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Kinerja pendapatan daerah dapat diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tahun 2011-2015 tergolong masih rendah, terlihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 4,42%-7,52%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Rejang Lebong terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bengkulusangat tinggi.