DPRD Rejang Lebong Setujui Raperda APBD 2018 Disahkan

REJANG LEBONG, MCRL: DPRD Rejang Lebong akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disahkan menjadi Perda. Persetujuan bersama itu dilakukan oleh Ketua DPRD dan Bupati Rejang Lebong, dalam rapat paripurna, Kamis malam, 30 November 2017.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rejang Lebong M. Ali, didampingi dua unsur pimpinan, serta dihadiri anggota dewan lainnya. Hadir pula Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi beserta perangkat daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Dalam pidatonya, Bupati menjelaskan secara umum, struktur APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya mengalami defisit sebesar Rp 35 miliar lebih.

“Pendapatan Daerah yakni Rp 1.069.273.703.669 lebih. Belanja Daerah, Rp 1.102.334.883.374 lebih. Sehingga mengalami Defisit sebesar Rp 35.061.179.705 lebih,” urai Bupati.

Bupati juga menjawab sejumlah persoalan yang dikemukakan beberapa fraksi yang menyoroti beberapa hal seperti rencana pembangunan Pasar Kuliner, kekurangan tenaga guru, serta masukkan dari Fraksi PAN agar pembahasan APBD setiap tahun bisa dipercepat.

“Kita tidak menduga pembahasan APBD ini akan berlarut-larut. Tapi kami maklumi, bahwa dinamika politik sangat dinamis. Sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Namun Alhamdulillah, semuanya dapat berjalan dengan baik. Tetapi menjadi pelajaran bagi kita, apa yang disampaikan saudara-saudara sekalian, agar tidak terhambat lagi di APBD yang akan datang, mari kita selalu berkoordinasi! Kita selalu berkomunikasi, supaya semua dapat berjalan dengan baik,” jawab bupati.

Sebelum dilakukan persetujuan bersama, sembilan fraksi di DPRD terlebih dahulu menyampaikan pendapat akhir terkait RAPBD 2018 ini. Meski dengan sejumlah catatan, kesembilan fraksi akhirnya menyetujui, Rancangan APBD 2018 disahkan menjadi Perda.

“Akhirnya, pimpinan rapat menarik kesimpulan. Rapat pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2017, bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2018, disetujui dan disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong. Apakah saudara-saudara anggota dewan setuju?” tanya Ketua DPRD M. Ali yang diikuti jawaban setuju seluruh anggota DPRD yang hadir.

Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah, usai persetujuan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah ini, tahapan selanjutnya adalah, Bupati menyerahkan Raperda APBD beserta lampirannya kepada Gubernur, paling lambat 3 hari kerja pasca persetujuan dilakukan. Penyampaian dokumen-dokumen ini bertujuan untuk proses evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, serta untuk mendapatkan nomor register Perda.

Setelah mendapat nomor register, Rancangan Perda tadi akan ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lama 30 hari, sejak Raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. (FRANKY ADINEGORO)

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *