Wujudkan KLA, 10 Kab/Kota Bengkulu Teken Mou

Wujudkan KLA, 10 Kab/Kota Bengkulu Teken Mou

KOMINFO: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi Pencanangan Perwujudan Kab/Kota Layak Anak (KLA) dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu. Hal ini sebagai bentuk kepedulian Negara terhadap pembangunan perempuan dan anak di Indonesia demi mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA), yang sesuai dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan “World Fit for Children” (Dunia yang Layak bagi Anak).
KLA merupakan sistem pembangunan yang berbasis pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hingga saat ini terdapat 302 kabupaten/kota telah menginisiasi menuju KLA. Hal ini berarti telah ada 302 komitmen dari Bupati/Walikota yang siap atau sedang dibangun untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
“Saya berharap komitmen yang dibangun tidak berhenti hanya penandatanganan di atas kertas saja, namun diikuti segera dengan langkah konkret yaitu difungsikan dan diaktifkan Gugus Tugas KLA sebagai wadah dalam menentukan tahapan dan arah kebijakan pemerintah selanjutnya. Selain itu, segera mengaktifkan Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa/kelurahan, untuk mengatasi permasalahan anak seperti kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi oleh masyarakat sendiri dimulai dari tingkat Grass-Root. Dan yang tidak kalah penting adalah mengajak Forum Anak mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan/desa secara berjenjang untuk berdiskusi menentukan arah kebijakan ke depan,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, di Aula Diklat Danau mas Harun Bastari (DMHB) Kecamatan Selupu Rejang, Jumat (12/5/2017).

Press Rilis bersama Deputi Kementerian PP-PA dan 10 Kepala Daerah 10 Kabupaten/Kota se-provinsi Bengkulu

i anak. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemprov, dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan semua anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan mulai dari layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum sampai pada layanan reintegrasi.
Untuk mencegah kekerasan terhadap anak, pemerintah dalam hal ini Kemen PPPA telah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020, meliputi Legislasi dan penerapan kebijakan; menghilangkan norma sosial yang membiarkan kekerasan pada anak; pengasuhan dengan relasi kasih sayang; peningkatan keterampilan anak; peningkatan kualitas layanan serta sistem data dan bukti. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup dengan diterbitkannya berbagai Undang-Undang yang melindungi anak, tetapi yang terpenting bagaimana masyarakat memperkuat perannya dalam perlindungan anak. PATBM perlu dibuat dalam sebuah gerakan yang masif dan harus dilakukan secara terus menerus, yang dimulai dari RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Saat ini PATBM telah dirintis di 34 Provinsi, 68 Kabupaten/Kota, dan 136 Desa/Kelurahan.
“Saya berharap komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan seluruh Kabupaten/Kota-nya menuju KLA dapat selalu melindungi dan memiliki kekuatan untuk melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia,” kata Pribudiarta.
Bupati Kabupaten Rejang Lebong Dr.H.A.Hijazi SH.M.si mengatakan, dalam mewujudkan KLA selain menjalankan program yang dicanangkan pemerintah pusat, Pemkab akan mewujudkannya dengan memperbaiki akhlak masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah yakni kabupaten sehat, Cerdas dan Religius.
“Selain menjalankan program pencanangan Kla oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Rejang Lebong akan memaksimalkan program peningkatan mental spritual masyarakat karena hal ini selaras dengan pembangunan akhlak masyarakat dengan guru agama yang ditempatkan di desa-desa guna terwujudnya kabupaten religius,” ujar Hijazi.
Sementara itu, dalam rangkaian kunjungan di hari sebelumnya, Deputi Perlindungan Anak, Pribudiarta juga mengunjungi Desa Sumber Urib Kecamatan Selupu Rejang yang dinobatkan sebagai Desa Percontohan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Rejang Lebong, Bengkulu, karena memiliki komitmen tinggi dalam melindungi anak, di mana anggaran PATBM secara khusus telah diperhitungkan ke dalam Anggaran Pembangunan Berkelanjutan Desa. Dalam kunjungan itu Deputi Pribudiarta melakukan diskusi dengan Forum Anak Rejang Lebong, para aktivis PATBM serta ibu-ibu PKK di Desa Sumber Curup terkait Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. (badri/fr/mcrl)

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *