Diskominfo Akhirnya Menarik Kembali Retribusi Pengendalian Menara

//Diskominfo Akhirnya Menarik Kembali Retribusi Pengendalian Menara

Diskominfo Akhirnya Menarik Kembali Retribusi Pengendalian Menara

Dari ki-ka: Kasi Postel Try Haryadi, ST, Staf Bidang Postel Angga Darfi, dan Kepala Dinas Kominfo Rejang Lebong Drs. Mudjiarto. (MC Rejang Lebong/Franky Adinegoro)

MEDIA CENTER REJANG LEBONG: Setidaknya ada tiga kewajiban pembiayaan yang harus dikeluarkan para pemilik menara telekomunikasi di Kabupaten Rejang Lebong, mulai sejak pendirian tower hingga pasca pengoperasiannya.

Demikian penjelasan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Rejang Lebong Drs. Mudjiarto melalui Kepala Seksi Pos dan Telematika Diskominfo Try Haryadi, ST, di Kantor Diskominfo, Senin (12/3).

“Yang pertama retribusi IMB. Kedua, PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Dan yang ketiga adalah retribusi pengendalian menara,” Try menjelaskan.

Try lebih jauh menguraikan, kalau retribusi IMB maka dinas yang berwenang mengurusnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP. Dan, untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB) menjadi kewenangan DPKAD.

“Sementara kita, Dinas Kominfo, berwenang menarik retribusi pengendalian menaranya saja,” ujar Try, diamini sang Kadis, yang juga turut hadir siang itu.

Kewenangan penarikan retribusi oleh Diskominfo itu, terang Try, sebagaimana diatur dalam SK Bupati Rejang Lebong Nomor 180.576.XII Tahun 2017 tentang Penerapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengelola Pajak Daerah.

Atas dasar itu pula, jelasnya, maka sejak 2017 kemarin Diskominfo Rejang Lebong sudah mulai menarik retribusi terhadap 68 menara telekomunikasi yang ada saat ini.

Sebelumnya Diskominfo Rejang Lebong sempat menghentikan penarikan retribusi pengendalian menara
telekomunikasi. Hal itu disebabkan belum ada regulasi yang kuat untuk digunakan sebagai payung hukum penarikan retribusi, sebab terganjal dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Awalnya, di dalam Perda No 11 tahun 2011 disebutkan bahwa besaran retribusi yakni untuk menara telekomunikasi sebesar 2% dari NJOP. Kemudian, oleh MK kebijakan itu dibatalkan.

“Namun, sejak 2017, Diskominfo sudah bisa kembali melakukan penarikan, karena perda revisi yang tadi itu, sudah direvisi dan sudah keluar menjadi Perda No 3 tahun 2017. Dan di sana disebutkan, nilai retribusinya sudah tetap, sudah baku, yakni Rp 666 ribu per menara per tahun,” demikian Try menjelaskan panjang lebar.

Klarifikasi yang disampaikan Dinas Kominfo tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, hingga saat ini, masih banyak pihak-pihak yang belum memahami tupoksi masing-masing dari ketiga dinas tadi, yakni DPMPTSP, DPKAD, dan Diskominfo, terkait penarikan retribusi terhadap menara telekomunikasi. (FRANKY)

By |2018-03-13T07:01:48+00:00Maret 13th, 2018|Categories: Berita|Komentar Dinonaktifkan pada Diskominfo Akhirnya Menarik Kembali Retribusi Pengendalian Menara

About the Author: