4.1. Indentifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

  1. Cakupan masalah yang luas.
  2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
  3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Identifikasi permasalahan pembangunan yang menjadi tantangan dalam pembangunan Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

4.1.1. Permasalahan Bidang Infrastruktur.

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan merupakan aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah.

Salah satu prasarana yang amat menunjang kelancaran roda perekonomian suatu negara maupun daerah adalah jalan, semakin meningkat kegiatan pembangunan suatu wilayah, peningkatan pembangunan pra-sarana jalan perlu diprioritaskan guna lebih memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus perdagangan antar daerah. Di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2014 tercatat jumlah panjang jalan 916,925 km. Jumlah panjang jalan tersebut dirinci sebagai berikut: jalan negara 53,250 km (5,81%), jalan propinsi 135,00 km (14,72%) dan jalan Kabupaten 722,36 (79,47%).

Dari jumlah panjang jalan, sepanjang 916,925 km tersebut, yang berkondisi baik sepanjang 426,412 km, berkondisi sedang 53,975km kemudian panjang jalan berkondisi rusak sepanjang 49,478km. Sedangkan jalan yang berkondisi rusak berat mencapai 198,81km dan yang tidak dirinci sepanjang 188,25 km. Diharapkan untuk tahun mendatang, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas kondisi jalan (berkondisi baik) untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar perekonomian masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Secara rinci, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Kondisi Jalan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

Kondisi Jalan Jalan Negara Jalan Prov. Jalan Kab. Jumlah
Baik 426,412 km 426,412 km
Sedang 53,975 km 53,975 km
Rusak 49,478 km 49,478 km
Rusak Berat 198,81 km 198,81 km
Tidak dirinci 53,25 km 135 km 188,25 km
TOTAL 53,25 km 135 km 728,675 km 916,925 km

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2016

Berdasarkan panjang jalan menurut kewenangan penanganan pemerintah, data panjang jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2015 kondisi jalan yang baik untuk penanganan oleh Kabupaten mengalami penurunan dari 59,93% menjadi 46,50% sedangkan kondisi jalan rusak berat mengalami peningkatan dari 6,44% pada Tahun 2014 menjadi 21,68% pada tahun 2015 secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Selain infrastruktur jalan, permasalahan infrastruktur lain yang dihadapi oleh Kabupaten Rejang Lebong adalah permasalahan masih rendahnya akses Rumah Tangga terhadap sumber air minum layak. Pada tahun 2015, persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar 43,17%, sedikit di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 44,75%. Selain itu, akses Rumah Tangga di Kabupaten Rejang Lebong terhadap sumber air minum bersih pada tahun 2015 juga berada dibawah capaian provinsi yaitu 28,05% sedangkan provinsi sebesar 33,77%. . Secara terinci, kesenjangan akses Rumah Tangga terhadap air minum layak di Provinsi Bengkulu dapat dilihat di Gambar 4.1.

 

Tabel 4.2

Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintahan Yang Berwenang di Kabupaten Rejang Lebong, 2014 dan 2015,(km)

 

Uraian

 

Tingkat Pemerintahan Yang Berwenang      Jumlah
Negara Provinsi Kab 2014 2015
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Jenis Permukaan                
Aspal 53.25 53.25 135 135 487.56 538 675.81 725.764
Penetrasi.Kerikil 0 0 0 0 111 86 111 85.553
Tanah 0 0 0 0 123.8 106 123.8 105.608
Tidak Dirinci 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 53.25 53.25 135 135 722.36 728.675 910.61 916.925
    5.81   14.72   79.47    
Kondisi Jalan                
Baik     509.34 426.412 509.34 426.412
Sedang     93.82 53.975 93.82 53.975
Rusak     60.58 49.478 60.58 49.478
Rusak Berat     58.63 198.81 58.63 198.81
Tidak Dirinci 53.25 53.25 135 135 188.25 188.25
Total 53.25 53.25 135 135 722.37 728.675 910.62 916.925
Kelas Jalan                
Kelas I 53,25       53,25  
Kelas II   135,00     135,00  
Kelas III       0,00  
Kelas IIIA       0,00  
Kelas IIIB     722,36   722,36  
Kelas IIIC        
Tidak Terinci        
Total 53,25   135,00   722,36   910,61  

Sumber: BDA  Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016

Selain infrastruktur jalan dan air bersih, permasalahan infrastruktur lain yang dihadapi oleh Kabupaten Rejang Lebong adalah permasalahan sektor perhubungan. Untuk sektor perhubungan di kabupaten Rejang Lebong data tahun 2015 adalah sebagai berikut :

  • Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2014 tercatat sejumlah 41.096 unit, yang terdiri dari 34.990 unit atau 85,14 % merupakan kendaraan roda dua/tiga dan selebihnya yaitu 6.106 unit atau 14,86% persen adalah kendaraan roda empat. Gambaran perbandingan kendaraaan terlihat pada Gambar 2
  • Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, cakupan pelayanan angkutan umum, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) masih terbatas.
  • Sarana parkir masih terbatas, terutama pada ruas jalan pusat kota.
  • Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum merata.

Gambar 4.1

Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2

Perbandingan Kendaraan Di Kabupaten Rejang Lebong

                Sumber: BDA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014

 

Selain infrastruktur jalan, air bersih dan perhubungan, permasalahan infrastruktur lain yang dihadapi oleh Kabupaten Rejang Lebong adalah permasalahan tenaga kelistrikan.

Di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 pelanggan listrik sebanyak 65.155 pelanggan yang didominasi oleh pelanggan Rumah tangga/umum sebanyak 61.954 pelanggan  dan diikuti pelanggan bisnis sebanyak 1.664 pelanggan. Adapun produksi listrik yang terjual sebanyak 87.927.611 KWH sedangkan daya listrik yang  tersambung sebesar 58.945.120 VA.

Tantangan pembangunan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun ke depan juga berasal dari pembangunan desa. Pembangunan desa di Indonesia diukur dengan indikator IPD (Indeks Pembangunan Desa) yang merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan dan perkembangan desa.IPD Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2014 sudah menunjukkan agregat yang baik yaitu sebesar 58,03 dan sudah berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 55,29. Namun, capaian ini bukan berarti tanpa permasalahan. Berdasarkan hasil IPD Tahun 2014, masih ada 13,11% dari 122 desa di Kabupaten Rejang Lebong yang dikategorikan sebagai Desa Tertinggal. Hal ini harus menjadi perhatian bersama antar berbagai pihak agar desa tertinggal di Kabupaten Rejang Lebong dapat dientaskan selama 5 (lima) tahun ke depan. Secara rinci, disparitas klasifikasi desa berdasarkan IPD tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3.

Kesenjangan Klasifikasi Desa berdasarkan IPD Tahun 2014

di Provinsi Bengkulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, 2015

 

4.1.2. Permasalahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Persoalan kemiskinan masih akan menjadi tantangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan data Survei BPS yang dirilis pada September 2015, persentase kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2014 adalah sebesar 17,99%. Masih ada sekitar 45.800 jiwa penduduk di Kabupaten Rejang Lebong yang masih berada dibawah Garis Kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong masih berada di atas persentase kemiskinan Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 17,16% dan berada pada zona kuning seperti yang dijelaskan pada Gambar 4.3

Gambar 4.3.

Sumber: BPS, September 2015

Disparitas Kemiskinan di Provinsi Bengkulu Tahun 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain persentase kemiskinan, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat pula diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu penduduk, sebab semakin tinggi pendapatan per kapita-nya, maka semakin sejahtera penduduknya.Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 berada di angka 5,16 berada di atas capaian Provinsi Bengkulu yang sebesar 3,45. Untuk lebih jelas, perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB antara Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 4.4

 

Gambar 4.4.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu

Sumber: BPS, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoalan tingkat pengangguran masih akan menjadi tantangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun kedepan. Distribusi persentase pekerja menurut lapangan pekerjaan dimana tampak pada tahun 2014 proporsi pekerja terserap di sektor Pertanian mencapai 62,52% diatas proporsi Provinsi Bengkulu sebesar 50,62%, yang diikuti dengan sektor jasa-jasa lainnya sebesar 21,27%. Dilihat dari sisi tingkat pendidikan penduduk maka untuk tamatan Sarjana merupakan jumlah pencari kerja terbanyak yaitu 778 orang (44,08%) kemudian diikuti oleh pencari kerja berijazah akademi atau sarjana muda sebanyak 453 orang (25,67%) dan lulusan SLTA Umum sebanyak 277 orang (15,69%).

 

 

4.1.3. Permasalahan Bidang Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong, karena hal itu akan menentukan strategi membangun Kabupaten Rejang Lebong agar terciptanya masyarakat yang adil, damai dan sejahtera dan berdaya saing secara nasional, maupun global. Permasalahan pada sektor SDM, akan ditinjau dari derajat pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender yang pada intinya akan mengarahkan kepada peningkatan IPM masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.

Pada sektor pendidikan, Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Rejang Lebong cenderung mengalami peningkatan dan mencapai 7,90 tahun pada tahun 2015. Namun angka ini masih berada dibawah angka provinsi yang mencapai 8,29 tahun. Ini mengartikan jika penduduk di Kabupaten Rejang Lebong rata-rata menamatkan pendidikan hanya sampai pada kelas 7 – 8 di jenjang SLTP dan belum memenuhi Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun. Untuk lebih jelas, perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 4.5

Gambar 4.5.

Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong

Sumber: BPS, 2015

 

 

 

 

 

 

 

Selain Angka Rata-rata Lama Sekolah, kualitas pendidikan diukur juga berdasarkan akses penduduk usia sekolah untuk bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 pada kelompok umur 7-12 tahun mencapai 100%, sedangkan pada kelompok umur 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun belum mencapai 100%. Ini menunjukan jika masih ada penduduk usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun adalah sebesar 100%, kelompok umur 13-15 tahun  adalah sebesar 95,59% dan kelompok umur 16-18 tahun adalah sebesar 72,57%. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Rejang Lebong selain pada kelompok umur 7-12 tahun, menunjukkan tren menurun seiring semakin tingginya kelompok umur.Ini mengartikan jika akses bersekolah penduduk ke jenjang yang lebih tinggi (di atas SD) di Kabupaten Rejang Lebong semakin menurun.Secara lengkap, APS dan Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 dapat dilihat di Tabel 4.4

Tabel 4.4.

APS dan APtS Kabupaten Rejang Lebong

Kelompok Umur Rejang Lebong Prov. Bengkulu
APS APS
7-12 tahun 100,00 99,65
13-15 tahun 95,59 96,83
16-18 tahun 72,57 78,16

Sumber: BPS, 2015

Partisipasi penduduk bersekolah yang mengalami penurunan ketika menginjak jenjang lanjutan (SLTP dan SLTA, sederajat) di Kabupaten Rejang Lebong  juga dibuktikan dengan Angka Parisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Rejang Lebong adalah 100% dan mengalami penurunan untuk jenjang SLTP dan SLTA sederajat yaitu masing-masing sebesar 77% dan 61,24%. Sedangkan APK untuk jenjang pendidikan SD sudah melebihi 100% yaitu sebesar 120,11% dan mengalami penurunan pada jenjang SLTP menjadi 85,71% dan SLTA menjadi 76,50%. Tren yang menunjukan penurunan akses pada pendidikan lanjutan tingkat SLTP dan SLTA sederajat mengindikasikan bahwa diperlukan intervensi kebijakan yang holistik dan komprehensif oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong agar penduduk usia sekolah dapat melanjutkan pendidikannya lebih baik lagi di jenjang SLTP dan SLTA sederajat. Secara lengkap APM dan APK Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 seperti pada Tabel 4.5

Tabel 4.5.

APM dan APK Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014

Jenjang Prov. Bengkulu Rejang Lebong
APK APM APK APM
SD 116,16 98,10 120,11 100
SLTP 88,79 76,88 85,71 77,00
SLTA 82,79 64,97 76,50 61,24

Sumber: BPS, 2015

Selain pada sektor pendidikan, kualitas sumber daya manusia juga diukur dari aspek kesehatan.Indikator makro yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. Pada tahun 2015, Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 67,52 tahun, dan masih berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 68,50 tahun. Hal ini menunjukan bahwa harapan hidup penduduk di Kabupaten Rejang Lebong hanya sampai usia 67 tahun dan berada dibawah provinsi. Pembangunan disektor kesehatan perlu lebih ditingkatkan baik berupa akses, jangakauan, sarana prasarana hingga SDM kesehatan agar dapat meningkatkan Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Rejang Lebong kedepan. Disparitas Usia Harapan Hidup penduduk di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.6

Gambar 4.6.

Usia Harapan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Sumber: BPS, 2015

Permasalahan lain di bidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 5 (lima) tahun kedepan adalah masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB). AKB pada tahun 2015 di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 11,27 yang berarti terdapat 11 kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran hidup. AKB Kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu penyumbang AKB Provinsi Bengkulu yang hanya sebesar 10,12. Secara lengkap perbandingan AKB di Provinsi Bengkulu seperti pada Gambar 4.7

 

 

Gambar 4.7.

Sumber: Dinkes Prov, 2015

AKB di Provinsi Bengkulu

 

 

 

 

 

 

Kesetaraan gender merupakan salah satu tolak ukur kualitas SDM

 

 

Pada era sekarang ini. Isu gender equity dan gender equality merupakan isu internasional dan nasional yang menjadi indikator pembangunan di suatu wilayah. Terkait kesetaraan gender, permasalahan yang perlu mendapat perhatian kedepan adalah pemberdayaan gender yang diukur dengan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). IDG Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2014 adalah sebesar 57,76 dan berada dibawah capaian provinsi yang sebesar 68,76. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan belum seutuhnya memiliki peranan yang sama dengan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Sehingga, besarnya peranan perempuan di Kabupaten Rejang Lebong dalam pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Capaian IDG Tahun 2014 di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6.

IDG di Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Kabupaten/Kota Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen (%) Perempuan sbg Tenaga Profesional (%) Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) IDG

2014

BENGKULU 15.56 50.75 34.34 68.76
Bengkulu Selatan 4.00 57.57 41.61 58.63
Rejang Lebong 13.33 50.99 23.97 57.76
Bengkulu Utara 10.00 53.16 38.25 65.15
Kaur 8.00 46.11 36.68 61.69
Seluma 16.67 57.45 33.32 66.86
Mukomuko 8.00 57.80 32.54 59.74
Lebong 28.00 41.31 37.93 77.91
Kepahiang 28.00 51.89 35.56 77.61
Bengkulu Tengah 12.00 49.98 40.00 66.22
Kota Bengkulu 25.71 47.86 32.08 75.97

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Berdasarkan data IDG diatas, persentase sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Rejang Lebong hanya sebesar 23,97% atau terendah se-Provinsi Bengkulu. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus dapat dapat mendorong perempuan untuk lebih partisipatif dalam kontribusi perekonomian dengan membuka akses perempuan terhadap layanan keuangan/permodalan dan pelatihan kerja/wirausaha.Selain itu, partisipasi perempuan dalam parlemen pun masih rendah. Hanya sebesar 13,33% perempuan yang duduk di kursi legislatif pada Pileg 2014 silam. Capaian ini masih jauh dari amanat UU No. 12 Tahun 2008 yang mengamanatkan minimal 30% perempuan duduk di kursi parlemen.

Setelah membahas aspek pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender untuk permasalahan kualitas SDM, indikator yang secara holistik mengukurkeberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia).IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakansebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum(DAU).

IPM Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 adalah sebesar 67,51 dan masih berada dibawah IPM Provinsi Bengkulu yang mencapai 68,59. Walaupun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010 – 2015, IPM Kabupaten Rejang Lebong belum pernah berada diatas IPM Provinsi Bengkulu.Hasil perhitungan IPM ini menempatkan Kabupaten Rejang Lebong sebagai daerah yang nilai IPM berada pada level menengah atas (skor ≥ 66). Secara jelas, perbandingan IPM antara Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.8

 

Gambar 4.8.

Sumber: BPS, 2015

IPM Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Permasalahan Bidang Pengelolaan Pemerintahan

Pengelolaan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD). Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2014 Kabupaten Rejang Lebong memperoleh Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kabupaten Rejang Lebong semenjak tahun 2010 hingga 2015 selalu memperoleh Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pemeriksaan LKPD.Kedepan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik agar dapat memperoleh Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4.1.5 Bidang Sumber Daya Alam

  • Pada tahun 2015, produksi padi Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan data dari Dinas Pertanian secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 0.84% dibandingkan dengan produksi tahun 2014 dari 105.302 ton gabah kering giling menjadi 106.194 ton gabah kering giling. luas panen padi di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 masih didominasi oleh padi sawah. Luas panen padi sawah sebesar 20.861 hektar (96.40 persen) dan padi ladang seluas 779 hektar (3.60 persen).
  • Produksi palawija pada tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2014. Ada 6 jenis komoditi palawija yang dijadikan sebagai standar pengukuran dalam penentuan Angka Tetap baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun dari Dinas Pertanian. Diantara komoditi yang dimaksud adalah: jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Selama tahun 2015, komoditi yang mengalami penurunan adalah jenis komoditi jagung yakni turun sebesar 20,03% (39.225 ton pada tahun 2014 menjadi 31.368 ton pada tahun 2015), ubi kayu turun sebesar 36,68% (28.353 ton pada tahun 2014 menjadi 17.953 ton pada tahun 2015), ubi jalarturun29,35% (19.688 ton pada tahun 2014 menjadi 13.910 ton pada tahun 2015), kacang tanah turun sebesar 22,55% (2.239 ton pada tahun 2014 menjadi 1.734 ton pada tahun 2015), kacang hijau turun sebesar 19.09% (241 ton pada tahun 2014 menjadi 195 ton pada tahun 2015), dan kedelai turun sebesar 1.49% (1.342 ton pada tahun 2014 menjadi 1.322 ton pada tahun 2015)
  • Kabupaten Rejang Lebong dengan topografi yang berbukit-bukit dan kondisi tanah yang subur sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar.
  • Luas area persawahan sangat menentukan jumlah produksi padi. Alih fungsi lahan mengakibatkan terus terjadi pengurangan luas lahan pertanian, tetapi dengan ada nya cetak sawah baru, sehingga Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan luas lahan persawahan dari 9.878 ha pada tahun 2014 menjadi 9.951 ha pada tahun 2015. Dapat dilihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7

Luas Lahan Persawahan Di Provinsi Bengkulu

Tahun 2010-2015

Kabupaten/Kota Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Bengkulu Selatan 11.290 11.290 11.290 11.290 11.036
Rejang Lebong 9.383 9.704 10.004 9.878 9.951
Bengkulu Utara 15.429 15.300 16.309 14.521 11.757
Kaur 7.867 7.870 8.034 8.132 8.099
Seluma 20.150 20.150 19.862 18.130 18.118
Mukomuko 10.205 9.418 9.130 9.544 9.469
Lebong 11.593 10.270 9.629 9.605 9.605
Kepahiang 5.237 5.287 5.287 5.287 5.287
Bengkulu Tengah 7.197 7.624 7.716 7.765 6.615
Kota Bengkulu 2.819 2.789 2.793 2.095 1.714
JUMLAH 101.170 99.702 100.054 96.247 91.651

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2016

  • Jumlah konsumen PDAM Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2013 sebanyak 693 pelanggan, sedangkan pada tahun 2015 turun menjadi ada 6.914 pelanggan artinya terjadi penurunan jumlah pelanggan. Volume air minum yang terjual meningkat, pada tahun 2013 sebanyak 2.322.472 m3 menjadi 2.559.738 m3 pada tahun 2015.

4.1.6. Bidang Lingkungan Hidup

  • Menurut perhitungan Tahun 2013, volume sampah yang dihasilkan per orang rata-rata sekitar 0,5 kg per hari. Jadi untuk Kabupaten Rejang Lebong yang berpenduduk 254.583 jiwa akan menghasilkan sampah sebanyak 89.429 m3/hari.
  • Rusaknya kawasan hutan sebagai akibat adanya perambahan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan kebun atau ladang dan akibat illegal logging (pembalakan liar).

4.2.   Isu – Isu Strategis Kabupaten Rejang Lebong

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Rejang Lebong dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Rejang Lebong. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi  isu strategis Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut:

4.2.1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur.

  1. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur wilayah masih belum memadai sehingga perlu perbaikan dan pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan.
  2. Masih perlunya keberlanjutan pembangunan dalam membuka keterisolasian wilayah yang belum terselesaikan dan belum optimal
  3. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan, sarana parkir dan penerangan jalan umum.
  4. Belum maksimalnya pemerataan pasokan energi listrik antar wilayah.

 

  1. Masih banyaknya desa yang di katagorikan sebagai desa tertinggal.
  2. Aset pemerintah daerah kurang terkelolah dan termanfaatkan dengan baik.

4.2.2. Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

  1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Rejang Lebong.
  2. Produktifitas dan daya saing produk pertanian masih belum mampu menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
  3. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas mesih bersifat parsial dan belum terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir sehingga belum mampu memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
  4. Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah Kabupaten Rejang Lebong karena sumber PAD belum dikelolah secara maksimal.
  5. Masih perlu ditingkatkan komitmen kerjasama antar daerah atau antar wilayah.
  6. Pembangunan perekonomian masyarakat yang berbasis agribisnis dan pariwisata belum dibangun secara konprehensif.
  7. Produktifitas pertanian dan pengetahuan teknologi pertanian petani masih rendah.
  8. Infrastruktur pertanian dalam mendukung usaha tani masih rendah.
  9. Belum optimalnya pengelolaan pasca panen dan sitem pemasaran.

4.2.3. Isu Strategis Bidang Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

  1. Adanya kessenjangan kualitas sumber daya manusia.
  2. Belum terentasnya program wajib belajar 9 tahun.
  3. Akses pendidikan lanjutan tingkat SLTP dan SLTA.
  4. Belum semua masyarakat memiliki jaminan pelayanan sosial
  5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan padatingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
  6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pardigma sehat.
  7. Penerapan nilai – nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat masih rendah, hal ini terlihat dari masih tingginya angka kriminal.
  8. Semakin meningkatnya penyalagunaan narkoba.
  9. Penempatan PNS yang belum tepat sasaran dan tidah sesuai dengan potensi.

4.2.4. Isu Strategis Bidang Pengelolaan Pemerintahan.

  1. Pengelola pemerintahan belum efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari posisi IPM Kabupaten Rejang Lebong (tabel 2.9) yang berada pada posisi ke tiga dalam provinsi Bengkulu.
  2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum maksimal hal ini dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan wajar dengan pengecualian (WDP)

4.2.5. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

  1. Belum optimalnya pengelolaan bidang pariwisata.
  2. Masih tingginya kerusakan Hutan, Lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
  3. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal.
  4. Belum optimalnya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.
  5. Kabupaten Rejang Lebong termasuk wilayah dalam kategori rawan bencana.